Kalurahan TERONG

TERONGNEWS

Pemerintah Kalurahan Terong melaksanakan laporan pertanggungjawaban di Pendopo Kalurahan Terong pada Rabu (11/3) sore sebagai bentuk ketaatan terhadap regulasi dan keterbukaan informasi, Lurah Terong secara resmi menyampaikan tiga instrumen laporan utama:

1️⃣ LPPKal (Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan): Disampaikan kepada Bupati melalui Panewu sebagai laporan kinerja eksekutif.

2️⃣ LKPPKal (Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan): Disampaikan kepada Bamuskal sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada lembaga legislatif desa.

3️⃣ IPPKal (Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan): Disampaikan langsung kepada masyarakat sebagai perwujudan transparansi publik.

Selain Agenda utama pertemuan penyampaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan (LPPK) juga dilaksanakan laporan tahunan Badan Usaha Milik Kalurahan (Bumkal) tahun anggaran berjalan.

Pemerintah Kalurahan menekankan bahwa setiap derap pembangunan yang dilaksanakan wajib menyasar pada pencapaian target strategis yang telah dituangkan dalam RPJMKal. Transparansi dan akuntabilitas menjadi pilar utama dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat, di mana sistem pengendalian internal diperketat guna memastikan seluruh program kerja mencapai target yang ditetapkan secara presisi.

Pertemuan tersebut juga menjadi momentum apresiasi atas sejumlah prestasi membanggakan yang diraih Kalurahan Terong, di antaranya:
- Keberhasilan luar biasa dalam sektor pendapatan dengan capaian penarikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang menyentuh angka 100%.

- Pengukuhan status Terong sebagai Kalurahan Bersih Narkoba serta komitmen berkelanjutan dalam mengembangkan potensi lokal sebagai Rintisan Desa Budaya.

Melalui laporan ini, Bumkal Terong juga diharapkan terus berinovasi dalam mengelola unit usahanya agar mampu memberikan kontribusi ekonomi riil bagi kesejahteraan warga. Sinergi antara pembangunan fisik, penguatan karakter budaya, dan ketaatan pajak ini memposisikan Kalurahan Terong sebagai salah satu wilayah dengan tata kelola pemerintahan yang progresif dan mandiri.